Gampong Cot Baroh, Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT), telah menetapkan arah kebijakan yang komprehensif dan terpadu untuk penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, yang berlandaskan pada Visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 dan selaras dengan program prioritas nasional. Fokus kebijakan ini, yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 , bertujuan untuk mendanai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan rincian yang sangat spesifik
Pilar Utama Penanggulangan dan Peningkatan Kesejahteraan: Fokus utama Dana Desa 2026 diarahkan pada Penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem , khususnya melalui penggunaan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dengan target keluarga penerima manfaat yang dapat menggunakan data pemerintah pusat sebagai acuan, yaitu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Pilar ini diperkuat dengan Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa , termasuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting , serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Selain itu, Dana Desa juga digunakan untuk memperluas akses pendidikan prasekolah sesuai kewenangan dan kemampuan desa.
Pilar Transformasi Ekonomi dan Ketahanan: Dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa, Dana Desa diarahkan untuk mendukung program swasembada pangan dan energi sesuai potensi desa. Hal ini mencakup Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal Desa dan pembentukan lumbung pangan , serta mewujudkan Desa Swasembada Energi dan Air. Sektor ekonomi diperkuat dengan mendorong transformasi ekonomi desa melalui dukungan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan lembaga ekonomi desa lainnya. Dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih ini bahkan menjadi isu fokus yang penting, termasuk pemberian insentif bagi desa berkinerja baik. Selanjutnya, terdapat fokus pada Hilirasi Produk Unggulan Desa dan peningkatan Investasi Desa melalui pola kemitraan nasional dan investor luar negeri.
Pilar Infrastruktur, Digitalisasi, dan Lingkungan: Dana Desa akan digunakan untuk Perencanaan, pembangunan dan/atau pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Pembangunan infrastruktur ini memanfaatkan bahan baku lokal untuk penyediaan air minum, sanitasi, pengolahan sampah, rumah layak huni, konektivitas, serta sumber energi dalam kerangka permukiman terpadu. Infrastruktur masa depan juga menjadi fokus melalui Percepatan implementasi digitalisasi desa , yang mencakup pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa , serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pemerintahan dan pengembangan ekonomi lokal. Aspek lingkungan dan mitigasi diperkuat melalui Peningkatan kualitas lingkungan hidup , termasuk penguatan desa berketahanan iklim, mitigasi risiko dan penanggulangan bencana. Bahkan, akan ada penambahan kinerja Alokasi Afirmasi berupa Desa yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana.
Pilar Administrasi dan Pendukung Lainnya: Selain fokus-fokus di atas, Dana Desa juga dapat digunakan untuk Pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat desa dan Program sektor prioritas lainnya di Desa. Untuk mendukung tata kelola pemerintahan, dialokasikan Dana Operasional Pemerintah Desa paling tinggi 3% sesuai kewenangan Desa. Secara keseluruhan, Dana Desa 2026 diarahkan untuk mendukung seluruh program pemerintah sesuai kemampuan Desa.
Terkait Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 untuk lebih lengkap bisa dibaca disini Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
